Banner IDwebhost

Kades Makun di Laporkan DPR dan BPD, Atas Dugaan Korupsi Dana Desa

Banner IDwebhost Banner IDwebhost

Sapujagad .net, Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU segera diikuti menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Makun Kecamatan Biboki Feotleu terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Makun, Matheus Anoit. Total anggaran yang dikeluarkan diselewengkan sejak tahun 2014 hingga dengan tahun 2019 ditenangkan mencapai tujuh miliar lebih. Kompetensi dan wewenang untuk memutarkan dan mengadili juga melakukan persetujuan dan penyidikan sesuai dengan KUHAP ada di tangan Kejaksaan Negeri TTU dan bukan kewenangan kepolisian.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD TTU asal Partai Golkar, Agustinus Tulasi Kepada siaran Rabu (4/9), usai mendampingi Ketua dan Wakil Ketua BPD Sesa Makun melaporkan laporan tersebut di Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU.

Tulasi mengatakan ia menerima pembayaran dari masyarakat Desa Makun terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Makun Matheus Anoit. Bukti-bukti tersebut cukup signifikan dan detail sejak tahun 2014 hingga dengan 2019. Ada tiga sumber anggaran yang digunakan untuk dana desa, ADD, dan dana hibah dalam bentuk bantuan. Dari tiga sumber anggaran tersebut, akumulasi total anggaran yang berhasil diselewengkan ditenangkan mencapai tujuh miliar lebih.

Dugaan penyelewengan dana desa itu sudah diadukan masyarakat ke Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU. Untuk itu, pihak Kejari TTU diharapkan segera menindaklanjuti aduan masyarakat Desa Makun. Pasalnya, kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili juga melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan KUHAP ada di tangan Kejaksaan Negeri TTU dan bukan kewenangan kepolisian.

“Saya mendesak pihak Kejari TTU agar segera merespon dan menindaklanjuti laporan masyarajat Desa Makun. Sebab nilai anggaran yabg disuga diselewengkab mencapai 7 miliar lebih. Kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili juga melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan KUHAP ada di Kejaksaan dan bukan kewenangan kepolisian. Kalau pihak kepolisian sudah terlanjur turun tangan dan menginvestigasi maka kita mau tanya itu atas laporan siapa?”ungkapnya.

Ia menambahkan, dugaan penyelewengan dana desa itu juga sudah disampaikan para tokoh masyarakat setiap kali monitoring DPRD. Masyarakat sangat kecewa dengan sikap otoriter dan diktator yang ditunjukkan oleh sang kepala desa. Kepala Desa Makun terkesan sangat tertutup dan enggan menyampaikan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat. Masyarakat menyesalkan mengapa anggaran sebesar itu tidak bisa menghasilkan output yang berkualitas.

Sebelumnya, Ketua BPD Desa Makun, Leonardus Nino mengatakan, pihaknya mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten TTU untuk mengadukan dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa Makun, Matheus Anoit. Sang kepala desa bersana perangkat desa melakukan perencanaan kegiatan dan menetapkannya dalam penjabaran APBDes. Sayangnya dalam perjalanan, hanya sebagian kecil yang dilaksanakan hingga tuntas. Sementara kegiatan lainnya dibiarkan mangkrak tanpa ada hasil yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan, sang kepala desa secara sepihak melakukan revisi anggaran tanpa sepengetahuan perangkat desa.

Leonardus memaparkan terdapat tiga jenis kegiatan yang penggunaan anggarannya tumpang tindih. Ada sejumlah item kegiatan fisik yang dibiayai oleh dana desa dua tahun anggaran yakni tahun anggara 2016 dan 2017 serta tahun anggaran 2015 dan 2018. Sayangnya, pelaksanaan kegiatan fisik tersebut tidak tuntas bahkan mubazir karena tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

Penyalahgunaan dana desa terjadi dalam pembangunan jalan lingkungan Polfatu-Bes’asu dengan volume 1.650 meter. Proyek fisik tersebut dibangun dengan dana desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 225.000.000. Pada tahun anggaran 2017, kepala desa mengalokasikan dana sebesar Rp 342.413.900 untuk item pekerjaan yang sama. Namun, kegiatan fisik yang menelan anggaran sebesar Rp 567.413.900 itu tidak selesai.

Penyalahgunaan anggaran pun terjadi pada item pekerjaan pembangunan irigasi
Tupan-Oekui dan saluran sepanjang 1.200 meter. Proyek fisik tersebut dibangun dengan dana desa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 396.947.170. Pada tahun anggaran 2017, kepala desa mengalokasikan dana sebesar Rp 237.586.100 untuk item pekerjaan yang sama. Namun, kegiatan fisik yang menelan anggaran sebesar Rp 567.413.900 itu tidak selesai. Selain itu, ada pula pengerjaan agrigat Kantor Desa Makun yang dibangun dengan dana desa tahun 2015 dan 2018 yang bernasib sama.

“Kami laporkan kepala desa karena dia salah gunakan dana desa. Dia biayai satu item kegiatan menggunakan dana desa di dua tahun anggaran. Pengerjaannya juga tidak tuntas. Kepala desa tidak melakukan LPJ. Ketika kami tanya, dia mengaku sudah diaudit di tingkat kabupaten. Kita kejar dan kita masukkan surat permohonan audit. Kami tidak puas karena semua kegiatan fisik tidak selesai dan mubazir,”ungkapnya.

Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat lainnya, Rafael Berek. Menurutnya, selain penyalahgunaan dana desa dalam kegiatan pembangunan fisik, sang kepala desa pun melakukan pemotongan dana Anggur Merah tahun 2014. Sebanyak 50 orang anggota penerima dana Anggur Merah dikenai potongan bunga awal sebesar Rp 500.000 dan buaya administrasi sebesar Rp 50.000. Potongan bunga awal yang terkumpul sebanyak Rp 25.000.000 itu digunakan untuk membentuk koperasi . Sayangnya, hingga hari ini keberadaan koperasi tersebut tidak jelas.

Tak hanya itu, sang kepala desa juga menerapkan potongan dalam program Sari Tani dan Kelompok Usana Bersama (Kube). Ia berharap pihak penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Jika praktik penyalahgunaan dana desa itu dibiarkan, maka dipastikan masyarkat tidak akan menerima manfaat apapun dari dana desa.

“Kami minta pihak yang berwajib segera tangani praktik penyalahgunaan dana desa ini. Masyarakat sama sekali tidak menikmati dana desa karena sebagian besar telah disalahgunakan. Tidak ada manfaat apapun bagi masyarakat,”pungkasnya.

Sementara itu, Kasie Intel Kejaksaan Negeri TTU, Rio Situmeang, melaporkan persetujuan masyarakat terkait terkait dana desa di Desa Makun. Pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan akan berkoordinasi denngan pihak kepolisian. pasalnya, kasus dugaan dana bantuan desa itu saat ini tengah ditanggapi oleh Polres TTU. (bev / ol)

Sumber: Victory.id

Banner IDwebhost
author
No Response

Leave a reply "Kades Makun di Laporkan DPR dan BPD, Atas Dugaan Korupsi Dana Desa"