Banner IDwebhost

Bedjo SH,MH Advokat Muda Kumpas Tuntas Soal Nikah Siri

Foto : Di Ruang Kerja Pusat Bantuan Hukum, IKADIN Tegalrejo, Yogyakarta.

 

Sapujagad.net- Yogyakarta , Fenomena nikah siri akhir- akhir ini menjadi menarik untuk di perbincangkan, bukan karena di lakukan dengan sembunyi - sembunyi dan kontroversial para ahli berbicara tentang posisi hukumnya .Nikah Siri sepertinya menjadi sebuah " Hobi " sejumlah pejabat publik atau publik figure.Namun terlepas dari itu semua ,fakta menunjukan bahwa nikah siri banyak menimbulkan masalah yang tidak sederhana bagi pelakunya .

Tetkait hal itu team sapujagad.net penasaran dan ingin mewawancarai advokad muda Bedjo SH,MH yang ahli di bidangnya.

Bedjo merupakan nama pagilanya ia memiliki Nama lengkapnya yaitu Nur Lailli. Ia berkantor di PBH (Pusat Bantuan Hukum) IKADIN Yogyakarta ,tepatnya di Tegalrejo, Yogyakarta.

Salah satu team media mengajukan pertanyaan terkait nikah siri.
Apakah nikah siri merupakan pernikahan yang sah dan bagaimana dasar hukum di Indonesia ,  Bedjo dengan tegas menjelaskan hukum soal nikah siri di Indonesia.

"Nikah Siri merupakan pernikahan pada umumnya, Nikah Siri suatu bentuk pernikahan yang sah menurut agama Islam namun tidak di catatkan pada institusi yang berwenang Kantor Urusan Agama ( KUA)," tegasnya.

Pertanyaan berikutnya lalu, bagaimana ke absahan nikah siri tersebut ?

Ia menjawad pertanyaan tersebut, terkait keabsahan nikah siri, dapat kita jelaskan menjadi dua yakni keabsahan menurut agama dan keabsahan menurut hukum Indonesia, kami jelaskan sebagai berikut:

A. Keabsahan Menurut Agama
Nikah siri biasanya dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Nah, dalam hukum Islam, pernikahan akan sah jika terpenuhi 5 rukun nikahnya. Rukun nikah yang dimaksud ialah adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari calon mempelai perempuan, 2 orang saksi nikah, dan berlangsungnya ijab kabul. Dengan kata lain, rukun nikah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Selain rukun nikah, syarat nikah secara islam juga harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melangsungkan nikah siri. Nah apabila rukun dan syarat pernikahan tersebut terpenuhi oleh kedua mempelai nikah siri maka secara agama pernikahan tersebut sah.

B. Keabsahan menurut Hukum,
Pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan kedudukan dan konskuensi hukum yang akan timbul dalam perkawinan kelak,
melakukan pencatatan secara resmi di KUA, oleh karena itu sudah pasti pernikahan siri tersebut tidak terdaftar dan di
kemudian tumbullah pertanyaan, terus bagaimana dampak dari nikah siri tersebut? nah terkait dengan akibat hukumnya dapat penulis jelaskan secara ringkas sebagai berikut :
menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin.
Selama belum ada putusan pengadilan mengenai pengakuan sang ayah terhadap anak hasil pernikahan siri, maka anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berhak mewaris dari ayahnya. Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Sedangkan, menurut Pasal 863 KUHPerdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah.

Masih menurutnya, jika di kemudian hari salah satu pasangan dalam pernikahan siri ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi ganjalan " Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian ," pungkasnya (Kojus)